Laporan Keuangan Muba Tercepat se-Indonesia

Sabtu, 31 Maret 2018 10:48 WIB
Laporan Keuangan Muba Tercepat se-Indonesia - 11-Penyerahan_Laporan_Keuangan_ke_BPK.jpg
Dok. Humas Pemprov Sumsel
Laporan Keuangan Muba Tercepat se-Indonesia - 3-Penyerahan_Laporan_Keuangan_ke_BPK.jpg
Dok. Humas Pemprov Sumsel
Laporan Keuangan Muba Tercepat se-Indonesia - 4-Penyerahan_Laporan_Keuangan_ke_BPK.jpg
Dok. Humas Pemprov Sumsel
Laporan Keuangan Muba Tercepat se-Indonesia - 6-Penyerahan_Laporan_Keuangan_ke_BPK.jpg
Dok. Humas Pemprov Sumsel
Laporan Keuangan Muba Tercepat se-Indonesia - 8-Penyerahan_Laporan_Keuangan_ke_BPK.jpg
Dok. Humas Pemprov Sumsel

PALEMBANG -- Didampingi Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, menyambangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2017 Unaudited, di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Kamis (29/3/2018) pagi.

"Alhamdulillah hari ini semua sudah serahkan Laporan Keuangan 2017 yang belum diaudit. Laporan ini  diserahkan ke BPK, selanjutnya BPK akan audit dari hasil audit itu baru LHP.”

“Hari ini ada 11 yang menyerahkan karena ada 7 yang sudah menyerahkan duluan. Salah satunya Kabupaten Muba.”

“Ini yang paling spektakuler karena penyerahan laporannya tercepat se Indonesia," ujar Alex Noerdin yang diamini oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel.

Dikatakan Alex Noerdin, hasil pemeriksaan itu nantinya akan dibagi dalam beberapa kategori, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan WDP bahkan disclaimer.

Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Alex berharap semua kabupaten dan kota nantinya akan mendapatkan hasil penilaian WTP.

"Insya Allah, kita semua berharap hasil penilaian BPK nanti semua dapat WTP.”

Sebab kalau semua WTP itu berarti pembinaan oleh BPK berhasil," imbuhnya.

===

Lebih jauh Alex Noerdin menerangkan, laporan keuangan Pemprov Sumsel sejak tiga tahun terakhir telah menerapkan sistem akuntansi berbasis aktual.

Sistem ini memiliki beberapa manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengendalian fiskal, manajemen asset, akuntabilitas penyeriaan barang dan jasa pemerintah.

Kemudian untuk meningkatkan transparansi atas pendapatan dan biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Selain itu juga untuk memberikan gambaran posisi keuangan yang utuh dan informasi yang sebenarnya atas kewajiban pemerintah.

Alex Noerdin juga menghimbau dalam rangka menyongsong persiapan penyediaan infrastruktur kegiatan Asian Games 2018, dan mengingat keterbatasan waktu persiapan yang singkat, maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik dan tidak menyalahi/melanggar peraturan.

"Apabila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah kiranya dapat berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Sumsel agar Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dan tetap memperoleh opini WTP," jelas Alex Noerdin.

===

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Maman Abdul Rahman mengatakan, BPK saat ini telah menerima semua LKPD.

Khusus Kamis (29/3/2018), ada 11 kabupaten/Kkota yang menyerahkan laporan termasuk Provinsi Sumsel.

Sementara 7 lainnya telah menyerahkan laporan lebih awal pada bulan Januari dan Februari 2018.

Masing-masing yakni Kabupaten Muba, Kota Palembang, Prabumulih, Muaraenim, Musirawas, Pagaralam dan Banyuasin.

"Deadline 31 Maret 2018 tapi besok (Jumat, 30/3/2018) kan libur.”

“Tidak ada lagi yang nyusul, Kabupaten 4 Lawang dan OI mudah-mudahan sampai sore ini (Kamis, 29/3/2018).”

“BPK hanya menerima saja kalau tidak menyerahkan, yang kena sanksi bukan kami," jelasnya.

===

Dikatakannya, tahun lalu semua kabupaten dan kota mendapat opini WTP kecuali Muratara.

Namun untuk tahun 2017, kata Maman, belum bisa dipublikasikan meski sebagian sudah dilakukan audit.

"Saya tidak boleh membocorkan. Yang pasti nanti dipublish," jelas Maman.

Maman juga menghimbau agar semua kepala daerah agar menyampaikan dan menetapkan APBD tepat waktu.

Begitu juga laporan keuangan.

Hal ini penting agar daerah bisa mendapatkan bonus yakni Dana Insentif Daerah (DID).

"Semua daerah yang dapat WTP dapat bonus itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.”

“Harapan kita semua kabupaten kota sesuai aturan," jelasnya.

===

Penulis: Advertorial
Editor: pemprovsumsel
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
5740 articles 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2018
Atas