DPRD Sumsel Ajukan 2 Raperda Inisiatif. Ini Tanggapan Wagub Sumsel

Senin, 22 Januari 2018 17:55 WIB
DPRD Sumsel Ajukan 2 Raperda Inisiatif. Ini Tanggapan Wagub Sumsel - wagub-sumsel-ir-h-ishak-mekki-mm_20180122_135055.jpg
DPRD Sumsel Ajukan 2 Raperda Inisiatif. Ini Tanggapan Wagub Sumsel - dprd-sumsel-h-askweni-spd_20180122_135229.jpg

PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel Ir H Ishak Mekki MM mengakui kalau perlu adanya regulasi yang mengatur lahan gambut di Provinsi Sumsel.

“Perlu ada peraturan supaya tidak terbakar lagi khan. Kalau terbakar lihat beberapa tahun ini jadi bencana nasional dan sangat mengganggu. Kalau itu sudah ada perda, ada kepastian hukum, saya rasa ini berdampak positif, setelah disahkan kedepan,” katanya.

Menurutnya, dalam aturan ini baik perorangan dan korporasi juga diatur agar lahan gambut kedepan tidak terbakar oleh perorangan dan korporasi.

Apalagi ia melihat, raperda tentang lahan gambut perlu dibuat karena selama ini lahan gambut di Sumsel banyak terbakar apalagi lahan gambut ini di Sumsel banyak di daerah terutama di OKI, Banyuasin, Muba.

DPRD Sumsel melalui badan pembentukan peraturan daerah (BP3) DPRD Sumsel mengajukan dua usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Sumsel dalam rapat paripurna XXXIX DPRD Sumsel, Senin (22/1/2018).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri SIP didamping Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya H Nopran Marjani SPs dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Ir H Ishak Mekki MM.

Menurut pelapor badan pembentukan badan pembentukan peraturan daerah (BP3) DPRD Sumsel HAskweni Spd mengatakan, berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD.

Pada kesempatan ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengajukan 2 (dua) Raperda Inisiatif untuk dilakukan pembahasan.

Dua Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mengenai Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menurutnya, provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan gambut terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau.

Luasnya meliputi 16,3 0/0 (enam belas koma tiga persen) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kawasan gambut tersebut tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 768.501 ha, Musi Banyuasin dengan luas gambut 340.604,48 ha, Banyuasin dengan luas 252.706,52 ha, Musi Rawas seluas 34.126,00 ha dan Muaraenim seluas 24.104,00 ha.

Selain itu, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi yakni antara 50-400 cm yang termasuk pada kategori dangkal hingga dalam.

Selanjutnya 98,6% termasuk kategori gambut dangkal hingga sedang dan 3,2°/o atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang terdapat di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Muaraenim.

Menurutnya, lahan gambut merupakan ekosistem yang mudah rusak dan apabila telah rusak, sulit untuk dapat kembali seperti kondisi semula (memiliki sifat irreversible).

Kerusakan ekosistem gambut berdampak besar terhadap lingkungan setempat (in situ) maupun lingkungan sekelilingnya (ex situ).

Di Provinsi Sumatera Selatan menurutnya, pemanfaatan lahan gambut juga terjadi, dan saat ini lahan gambut tersebut makin terancam keberadaannya karena berbagai aktivitas manusia.

Aktivitas manusia tersebut terutama disebabkan dari kegiatan alih guna lahan, penebangan hutan, perambahan, dan kebakaran hutan dan lahan.

Akibat tekanan ini, lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami alih fungsi atau deforestasi sebesar 2.318.2 ha per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.

Untuk Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menurutnya pada saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seiring jalan dan Berkembangannya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan dilapangan baik perhitungan atas dasar pengenaan terhadap dengan memperhitungkan sektor usaha kegiatan ekonomi yaitu oleh sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kehutanan, transportasi, kontraktor jalan dan sejenisnya, sehingga dalam pengaturannya dengan adanya dasar pengenaan pada sektor usaha.

Selain itu, kegiatan ekonomi ini akan lebih mudah dalam memperhitungkan tarif dasar serta meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi usaha ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang terkait dan para pemangku kepentingan mengalami hambatan mengingat regulasi yang sudah ada belum mengatur kewenangannya, untuk itu perlu pengaturan dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring.

“Berdasarkan uraian di atas maka sangat diperlukan suatu pengaturan regulasi terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang saat ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan perlunya beberapa pasal diatur dan diubah sebagaimana kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat keberhasilan pemungutan pajak merupakan buah sinergi dan proses dialektis antara otoritas perpajakan yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif warga negara yang bertanggung jawab,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri yang menjadi pimpinan sidang mengatakan, perlu diberikan kesempatan kepada Gubernur Sumsel mengajukan pendapat atas penjelasan Badan pembentukan peraturan daerah Provinsi DPRD Sumsel terhadap raperda usulan inisiatif DPRD Sumsel maka rapat paripurna dilanjutkan Kamis (25/1/2018) mendatang.

Penulis: Advertorial
Editor: pemprovsumsel
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
5533 articles 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2018
Atas